free slider joomla

Dengan tersedianya Indek Berita, diharapkan memudahkan bagi para pencari berita/ informasi. Indek Berita ini dikelompokkan berdasarkan kategori. Berita/ Informasi ini merupakan kegiatan/ informasi yang diterbitkan secara resmi oleh Pengadilan Negeri Pati, artikel peradilan dan hukum serta informasi yang mungkin diperlukan untuk komsumsi umum.

Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) atau Case Tracking System (CTS) mengandung informasi-informasi mengenai perkara-perkara baik Perdata maupun Pidana. Disamping itu Aplikasi CTS ini juga dapat menghasilkan beberapa laporan terkait Perkara Perdata Gugatan, Perkara Perdata Permohonan, Perkara Pidana Biasa dan Laporan Kegiatan Hakim.

Sebagai perwujudan dan pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik dan mendukung pelayanan, Pengadilan Negeri Pati menyediakan Jadwal Sidang yang dapat diakses baik secara Online maupun Offline. Jadwal Sidang ini bisa diakses dimanapun oleh pihak-pihak yang berperkara secara realtime dan update.

Keterbukaan informasi yang efektif dan efisien merupakan bagian dari komitmen Mahkamah Agung dalam rangka reformasi birokrasi, bahkan Mahkamah Agung telah lebih dahulu merealiasikan jauh sebelum Undang undang Keterbukaan Informasi Publik, sebagaimana dituangkan dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 144/KMA/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan.


Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?

Dalam melaksanakan kegiatan pelayanan publik, Pengadilan Negeri Pati berupaya untuk selalu dapat memenuhi harapan masyarakat, khususnya para pencari keadilan. Bila terdapat informasi yang tidak terdapat di situs pengadilan, masyarakat dapat mengajuan permohonan informasi ke Pengadilan Negeri Pati dan Pengadilan Negeri Pati akan berupaya untuk memberikan jawaban yang terbaik

Lebih Lanjut

Sistem Informasi Penelusuran Perkara

Sebagai langkah dalam meningkatkan layanan dalam keterbukaan informasi Pengadilan Negeri Pati telah memposting semua perkara yang ditangani Pengadialan Negeri Pati pada Sistem Penelusuran Perkara

Lebih Lanjut

Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu

Sebagaimana diketahui, bahwa penegakan hukum melalui lembaga peradilan tidak bersifat diskriminatif. Artinya setiap manusia, baik mampu atau tidak mampu secara sosial-ekonomi, berhak memperoleh pembelaan hukum di depan pengadilan. Untuk itu diharapkan sifat pembelaan secara cuma-cuma dalam perkara pidana dan perdata tidak dilihat dari aspek degradasi martabat atau harga diri seseorang, tetapi dilihat sebagai bentuk penghargaan terhadap hukum dan kemanusiaan yang semata-mata untuk meringankan beban (hukum) masyarakat tidak mampu.

Lebih Lanjut

Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas