Upacara Dalam Rangka HUT RI ke 74 Pengadilan Negeri Pati terus berupaya melakukan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani Video Company Profile
Pendaftaran Surat Keterangan Online Pendaftaran Surat Keterangan saat ini dapat dilakukan secara elektronik / online melalui Eraterang Mahkamah Agung Link Eraterang MA
Ruang Sidang Utama Ruang Sidang Cakra merupakan Ruang Sidang Utama di Pengadilan Negeri Pati.
PTSP Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pada Pengadilan Negeri Pati Kelas IA
MOTTO PENGADILAN NEGERI PATI ( P A S T I ) Profesional Akuntabel Santun Terpercaya Informatif
Sistem Informasi Penelusuran Perkara Sistem Informasi Penelusuran Perkara adalah aplikasi resmi dari Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk membantu para pencari keadilan dalam monitoring proses penyelesaian perkara yang ada di Pengadilan Negeri Pati Masuk SIPP
Direktori Putusan Pengadilan Negeri Pati Pencari keadilan sekarang dapat mendapatkan salinan putusan dengan cepat dan mudah dengan mengakses Direktori Putusan Mahkamah Agung RI wilayah Pengadilan Negeri Pati secara online Lanjut
Pos Bantuan Hukum Bebas biaya perkara bagi yang tidak mampu. Anda yang kurang mampu berhak mendapatkan layanan bantuan hukum secara cuma-cuma. Gunakan hak anda untuk memanfaatkan POSBAKUM Lanjut

Informasi Publik

16 Sep

Details : Front Page

transpartencyWebsite Pengadilan Negeri Pati salah satu wujud keterbukaan informasi publik.

Keterbukaan informasi yang efektif dan efisien merupakan bagian dari komitmen Mahkamah Agung dalam rangka reformasi birokrasi, yang juga menjadi komitmen Pengadilan Negeri Pati Kelas IA. Keterbukaan Informasi Publik dituangkan dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 144/KMA/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan. Setelah SK 144 ditetapkan, terbit peraturan perundang-undangan yang lain yang mengatur pelaksanaan keterbukaan informasi yaitu Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik yang harus dijadikan pedoman pelayanan informasi oleh seluruh Badan Publik, termasuk Pengadilan. Mewujudkan pelaksanaan tugas dan pelayanan informasi yang efektif dan efisien serta sesuai dengan ketentuan dalam peraturan peraturan perundang-undangan, diperlukan pedoman pelayanan informasi yang sesuai dengan tugas, fungsi dan organisasi Pengadilan. Maka ditetapkan pedoman pelayanan informasi yang sesuai dan tegas melalui Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 1-144/KMA/SK/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan sebagai pengganti Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 144/KMA/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan.