Standar Operational Procedur (SOP) Pengadilan Negeri Pati
SOP KEPANITERAAN
SOP KESEKRETARIATAN
Category: Tentang Kami
RKAKL
Neraca Barang Milik Negara
Standar Operational Procedur (SOP) PN Pati
Bidang Hukum
- Prosedur Laporan Perkara
- Prosedur Pendaftaran Badan Hukum
- Prosedur Pendaftaran Surat Kuasa
- Prosedur Pendaftaran Surat Kuasa Insidentil
- Prosedur Kerja Sama Pos Bankum
- Prosedur Layanan Hukum Pendampingan
- Prosedur Pengaduan
- Prosedur Pembuatan Surat Keterangan Penelitian
- Prosedur Pengarsipan Berkas Perkara
- Prosedur Pelayanan Informasi
- Pengelolaan Surat Keluar
- Pengelolaan Surat Masuk
- Prosedur Surat Keterangan
- Prosedur Pengesahan Waarmeking
- Prosedur PTSP Kepaniteraan Hukum
- Prosedur Penanganan Delegasi dari Bawas tentang Tindak Lanjut Pengaduan
- Prosedur Penanganan Pengaduan Melalui Meja Pengaduan
- Prosedur Pendaftaran Akta Pendirian Badan Hukum
- Prosedur Pembuatan Laporan Bulanan
- Prosedur Pembuatan Laporan Empat Bulanan
- Prosedur Pembuatan Laporan Enam Bulanan
- Prosedur Pembuatan Laporan Tahunan
- Prosedur Pendaftaran Surat Kuasa
- Prosedur Pendaftaran Surat Ijin Kuasa Insidentil
- Prosedur Surat keterangan Tidak Tersangkutr Perkara
- Prosedur Survey Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan Pengadilan
- Prosedur Legalisasi Surat Akta di Bawah Tangan (Waarmeking)
- Prosedur Standar Pelayanan Publik
Bidang Perdata
- Prosedur Penyelesaian Perkara Gugatan / Perlawanan apabila Mediasi Tidak Berhasil
- Prosedur Penyelesaian Perkara Perdata Permohonan
- Prosedur Penyelesaian Upaya Hukum Banding Perkara Perdata
- Prosedur Penyelesaian Upaya Hukum Kasasi Perkara Perdata
- Prosedur Penyelesaian Upaya Hukum Peninjauan Kembali Perkara Perdata
- Prosedur Penerimaan Perkara Perdata Prodeo
- Prosedur Penyelesaian Delegasi Panggilan / Pemberitahuan (dari Pengadilan Negeri Lain)
- Prosedur Permohonan Eksekusi Riil Perkara Perdata
- Prosedur Penyelesaian Permohonan Sita Eksekusi Perkara Perdata
- Prosedur Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Oleh Hakim Tunggal
- Prosedur Tata Cara Penyelesaian Keberatan Gugatan Sederhana
- Prosedur Penyelesaian Delegasi Panggilan / Pemberitahuan (kepada Pengadilan Negeri Lain)
- Prosedur Konsinyasi
- Prosedur Mediasi
- Prosedur Tata Cara Penyelesaian Eksekusi
- Prosedur PTSP Kepaniteraan Perdata
- Prosedur Pengembalian Sisa Biaya Panjar Perkara
- SOP Minutasi Perkara Perdata BHT
- Prosedur Gugatan Sederhana
- Prosedur Perkara Perdata Peninjauan Kembali
- Prosedur Gugatan Perlawanan Bantahan Apabila Mediasi Berhasil
- Prosedur Gugatan Perlawanan Bantahan Apabila Mediasi Gagal
- Prosedur Keberatan Gugatan Sederhana Oleh Hakim Tunggal
- Prosedur Pembatalan Terhadap Putusan Badan Arbitrase
- Prosedur Pembatalan terhadap Putusan KPPU
- Prosedur Pencabutan Permohonan Banding Perdata
- Prosedur Pencabutan Permohonan Kasasi Perdata
- Prosedur Pencabutan Permohonan Peninjauan Kembali
- Prosedur Pendaftaran Putusan Abritase Nasional
- Prosedur Penyelesaian Perkara Perdata Permohonan
- Prosedur Penyelesaian Perkara Sengketa Keterbukaan Informasi
- Prosedur Penyelesaian Sengketa Partai Politik
- Prosedur Permohonan Eksekusi Pembayaran Sejumlah Uang dan Hak Tanggungan
- Prosedur Permohonan Eksekusi Riil
- Prosedur Permohonan Eksekusi untuk Melakukan Suatu Perbuatan
- Prosedur Permohonan Konsignasi
- Prosedur Permohonan Penitipan Gantirugi Pengadaan Tanah Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
- Prosedur Permohonan Perdata Kasasi Memenuhi Syarat Formil
- Prosedur Upaya Hukum Banding
- Prosedur Upaya Hukum Keberatan Terhadap Putusan BPSK
- Prosedur Permohonan Salinan Putusan
- Prosedur Upaya Hukum Banding Ecourt
- Prosedur Gugatan sederhana melalui Aplikasi Ecourt
- Prosedur Gugatan perlawanan / bantahan apabila mediasi berhasil melalui aplikasi E-Court
Bidang Pidana
- Prosedur Penanganan Barang Bukti
- Prosedur Ijin/Persetujuan Penggeledahan oleh Penyidik Melalui A-Sidah
- Prosedur Ijin/Persetujuan Penyitaan oleh Penyidik Melalui A-Sidah
- Prosedur Pidana Penerimaan Permohonan Perpanjangan Penahanan Pasal 25 Ayat (2) KUHAP
- Prosedur Pidana Penerimaan Permohonan Perpanjangan Penahanan Pasal 29 KUHAP
- Prosedur Proses Penyelesaian Grasi
- Prosedur Proses Penyelesaian Perkara Pidana Cepat Lalu Lintas
- Prosedur Proses Penyelesaian Perkara Pidana Anak
- Prosedur Proses Penyelesaian Perkara Pidana Biasa (Dewasa)
- Prosedur Proses Penyelesaian Perkara Pidana Cepat (Tipiring)
- Prosedur Proses Penyelesaian Perkara Pidana Singkat
- Prosedur Proses Penyelesaian Upaya Hukum Banding Perkara Pidana
- Prosedur Proses Penyelesaian Upaya Hukum Kasasi Perkara Pidana
- Prosedur Proses Penyelesaian Upaya Hukum Peninjauan Kembali Perkara Pidana
- Prosedur Proses Penyelesaian Upaya Hukum Pra Peradilan Perkara Pidana
- Prosedur Minutasi Perkara Pidana BHT
- Prosedur PTSP Kepaniteraan Pidana
- Prosedur Penerimaan Permohonan Izin Besuk Tahanan RUTAN Melalui KembangDesa
- Prosedur Pidana Upaya Hukum Verzet
- Prosedur Proses Diversi Perkara Pidana Anak
- Prosedur Ijin Persetujuan Penyitaan Pidana
- Prosedur Ijin Berobat
- Prosedur Ijin Pembantaran
- Prosedur Penangguhan Penahanan Perkara Pidana Umum
- Prosedur Pencabutan Permohonan Banding Pidana
- Prosedur Pencabutan Permohonan Kasasi Pidana
- Prosedur Pencabutan Permohonan Peninjauan Kembali Pidana
- Prosedur Peralihan Penangguhan Penahanan
- Prosedur Permintaan Permohonan Perpanjangan Penahanan ke Pengadilan Tinggi
- Prosedur Permintaan Permohonan Perpanjangan Penahanan oleh Penyidik dan PU
- Prosedur Permintaan Permohonan Perpanjangan Penahanan Permintaan PU
- Prosedur Permohonan Grasi
- Prosedur Permohonan Ijin Persetujuan Besuk Perkara Pidana Umum, TIPIKOR dan Perikanan
- Prosedur Permohonan Pra Peradilan
- Prosedur Permohonan Upaya Hukum Banding Pemilu
- Prosedur Permohonan Upaya Hukum Banding
- Prosedur Permohonan Upaya Hukum Kasasi
- Prosedur Permohonan Upaya Hukum Peninjauan Kembali
- Prosedur Pinjam Pakai Barang Bukti
- Prosedur Proses Penyelesaian Perkara Anak Jika Diversi Berhasil
- Prosedur Proses Penyelesaian Perkara Anak Jika Diversi Tidak Berhasil
- Prosedur Proses Penyelesaian Perkara Pidana Biasa
- Prosedur Proses Penyelesaian Perkara Pidana Pemilu
- Prosedur Proses Penyelesaian Perkara Pidana Singkat
- Prosedur Proses Penyelesaian Perkara Pidana Tipiring
- Prosedur Proses Penyelesaian Perkara Tilang
- Prosedur Proses Penyelesaian Permohonan Diversi
- Prosedur Register Ijin Persetujuan Penggeledahan Pidana Biasa.
Bidang Panitera Pengganti
- Prosedur Panitera Pengganti Penyelesaian Perkara Pidana Biasa
- Prosedur Panitera Pengganti Penyelesaian Upaya Hukum Pra Peradilan
- Prosedur Panitera Pengganti dalam Perkara Pidana Anak
- Prosedur Panitera Pengganti dalam Perkara Gugatan
- Prosedur Panitera Pengganti dalam Perkara Permohonan
- Prosedur Panitera Pengganti Penerimaan Permohonan Izin Besuk Tahanan di RUTAN
- Prosedur Panitera Pengganti Pengganti Penerimaan Permohonan Penangguhan Penahanan dengan atau Tanpa Jaminan Uang dan Atau Jaminan Orang Pasal 31 Ayat (1) KUHAP
- Prosedur Panitera Pengganti Penerimaan Permohonan Perpanjangan Penahanan Pasal 26 Ayat (2) KUHAP
- Prosedur Panitera Pengganti Penerimaan Permohonan Peralihan Tahanan RUTAN ke Tahanan Kota Pasal 23 Ayat (1) dan (2) KUHAP
Bidang Jurusita/Jurusita Pengganti
- Prosedur Pemberitahuan Panggilan Sidang
- Prosedur Pemberitahuan Isi Putusan/Penetapan, Akta Pernyataan banding/Kasasi/Peninjauan Kembali, Penyampaian Memori/Kontra Memori banding/Kasasi/Peninjauan Kembali serta pemberitahuan Inzage
Bidang Umum dan Keuangan
- Prosedur Pengelolaan Perpustakaan
- Prosedur Pengelolaan Aplikasi Persediaan
- Prosedur Pengelolaan Barang Milik Negara
- Prosedur Pengelolaan dan Pengiriman Surat Keluar
- Prosedur PTSP Pengelolaan Surat Masuk
- Prosedur Pengelolaan Administrasi Keuangan (Pembuatan Specimen Tanda Tangan)
- Prosedur Administrasi Keuangan Pembuatan Kartu Identitas Pengantar SPM/Pengambil SP2D
- Prosedur Pengajuan Uang Persediaan
- Prosedur Penerbitan SPP-LS untuk Belanja Pegawai (Pembayaran Gaji Induk)
- Prosedur Penerbitan SPP-LS untuk Belanja Pegawai (Pembayaran Gaji Susulan)
- Prosedur Penerbitan SPP-LS untuk Belanja Pegawai (Pembayaran Kekurangan Gaji)
- Prosedur Penerbitan SPP-LS untuk Belanja Pegawai (Pembayaran Uang Makan)
- Prosedur Penerbitan SPP-LS Belanja Modal
- Prosedur Pertanggungjawaban di Muka Tunjangan Khusus Kinerja (Remunerasi)
- Prosedur Pengelolaan Pendapatan Negara Bukan Pajak
- Prosedur penerbitan SPP-LS Untuk Belanja Honor Pengelola Keuangan
- Prosedur Penerbitan SPP-LS untuk Belanja Pegawai (Pembayaran Gaji Terusan)
- Prosedur Penerbitan SPP-LS Untuk Belanja Honor Sopir, Pramubakti dan Satpam
- Prosedur Pembuatan Laporan Keuangan
- Prosedur Permintaan ATK
- Prosedur Pembuatan Laporan Realisasi Anggaran
- Prosedur Rekonsiliasi Barang Milik Negara
- Prosedur Pemakaian Barang Inventaris
- Prosedur Laporan Pertanggung Jawaban Bendahara
Bidang Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana
- Prosedur Pembuatan Bezetting
- Prosedur Daftar Urut Kepangkatan (DUK)
- Prosedur Penyelesaian Surat Ijin Cuti
- Prosedur Pengelolaan Surat Keluar
- Prosedur Pengelolaan Surat Masuk
- Prosedur Penyelesaian Surat Tugas
- Prosedur Pembuatan Penilaian Prestasi Kerja
- Prosedur Usulan Jabatan
- Prosedur Usulan Kenaikan Gaji Berkala
- Prosedur Usulan Kenaikan Pangkat
- Prosedur Usulan Pensiun
- Prosedur Update Data Pegawai Kedalam Aplikasi SIKEP
- Prosedur Cuti Pegawai / Hakim
- Prosedur Pembuatan Surat Keputusan
- Prosedur Usulan Taspen, Karpeg, Karis/Karsu
- Prosedur Hukuman Disiplin
- Prosedur Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan
- Prosedur Penghargaan Satyalancana Karya Satya
- Prosedur Usulan Mutasi
- Prosedur Benturan Kepentingan
- Prosedur PKP
- Prosedur pengusulan CPNS
Bidang Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan
- Prosedur Pembuatan Laporan Bulanan
- Prosedur Pembuatan Statistik
- Prosedur Perencanaan Anggaran (DIPA)
- Prosedur Revisi Kertas Kerja (POK)
- Prosedur Tata Pengelolaan Website (Update Artikel/Berita)
- Prosedur Tata Pengelolaan Website (Update Isi/Data Website)
- Prosedur Pembuatan Laporan Bulanan
- Prosedur Pengelolaan SIPP
- Prosedur revisi DIPA
- Prosedur PTSP Layanan Meja Ecourt
- Prosedur Pemeliharaan Infrastruktur Teknologi Informasi
- prosedur Penanganan gangguan Jaringan komputer
- Prosedur Inovasi SIPATEN
- Prosedur e-Feedback
statistik pegawai 2016
Sekretaris
PROFIL SEKRETARIS PENGADILAN NEGERI PATI KELAS 1A
MOCHTAR LUTHFI, S.H.,M.H.
Sekretaris
Wakil Panitera
Panitera
 |
Nama | : | Hasan Udi, S.H. |
| NIP | : | 196601061995031002 | |
| Pendidikan | : | Sarjana Hukum – Universitas Muria Kudus | |
| Pangkat/ Gol | : | Panitera / IV a | |
| Riwayat Pekerjaan | : |
CPNS PN Demak PNS PN Demak Panitera Pengganti PN Demak Panitera Muda PN Demak Wakil Panitera PN Demak Wakil Panitera PN Rembang Panitera PN Praya Panitera PN Kudus Panitera PN Pati |
Pengawasan dan kode etik hakim
Mahkamah Agung mengeluarkan Pedoman Perilaku Hakim yang berlaku untuk hakim di seluruh pengadilan di Indonesia. Pedoman Perilaku Hakim ini merupakan prinsip-prinsip dasar bagi para hakim termasuk hakim Pengadilan Niaga dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Hal ini juga sepenuhnya konsisten dengan tujuan dan sifat dari kegiatan Pengadilan Niaga dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.
Pedoman Perilaku Hakim disusun berdasarkan 10 prinsip dan perilaku yang diharapkan:
- Sikap yang arif dan bijaksana
- Berperilaku jujur
- Berperilaku adil
- Bersikap mandiri
- Integritas tinggi
- Bertanggung jawab
- Menjunjung tinggi harga diri
- Berdisiplin tinggi
- Berprilaku rendah hati
- Bersikap profesional
